• Document: PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK
  • Size: 2.8 MB
  • Uploaded: 2019-03-24 10:15:26
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

URGENSI NASKAH AKADEMIK DALAM J-'EMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK Delfina Gusmar. Oosen Fakurtas Hukum Universitas Andalas, email : vivin_nissa@yahoo.co.id Abstract The Academic Manuscript of Law has important value in forming of good law and regulation, so that its existence has to be considered to be requirement. The making ofAcademic Manuscript of Law begins with research so that the resulting rules can be accepted by communities. Strengthening the position of academic manuscript of law is necessary to emphasize in the revisions Law on establishment of legislation. Keywords : academic manuscript Abstrak Naskah Akademik memiliki nilai penting dan strategis dalam pembentukan peraturan pt:, undang­ undangan . Penyusunan naskah akademik diawali dengan penelitian,sehingga diharapkan peraturan perundang­undangan yang akan dilahirkan dapat diterima oleh masyarakat. Penguatan kedudukan Naskah Akademik dalam pembentukan perundang­undangan sangat perlu ditegaskan dalam revisi Undang­Undang Nomor 10 Tahun 2004. Kata Kunci: NaskahAkademik Negara Indonesia adalah negara hukum, tidak khususnya peraturan perundang-undangan, berdasarkan kekuasaan belaka. Sebagai negara diperlukan tatanan yang tertib dibidang pembentukan hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang peraturan perundang-undangan. Pembentukan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan peraturan perundang-undangan pada dasarnya termasuk pemerintahan harus senantiasa adalah sebuah sistem, karena di dalamnya terdapat berdasarkan atas hukum serta mendasarkan pula beberapa peristiwa/tahapan yang terjalin dalam satu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara rangkaian yang tidak terpisahkan antara satu dan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sistem lainnya. Tahapan tersebut yaitu tahap perencanaan, hukumnya adalah sistem hukum kontinental sebagai tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Sistem pengesahan, tahap pengundangan, dan tahap hukum kontinental mengutamakan hukum tertulis penyebarluasan. yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sendi Pembentukan peraturan perundang-undangan utama sistem hukumnya. Oleh karena itu, Indonesia harus senantiasa berdasarkan pada ketentuan- berusaha untuk menyusun hukum-hukumnya dalam ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan bentuk tertulis. Walaupun demikian, dalam perundang-undangan yang berlaku. Peraturan prakteknya, kita jug a mengenal adanya sistem hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun lain, yaitu hukum agama, hukum adat, dan juga 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- diakuinya yurisprudensi serta kewenangan hakim undangan, Peraturan Presiden Nomor61 Tahun 2005 untuk menemukan hukum.' tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Dalam mewujudkan pembentukan hukum tertulis, program Legislasi Nasional, Peraturan Presiden 1. www legalitas.org, dalam makalah 'Konsepsi Perancangan Peraturan Perundang­undangan dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang­undangan', diakses tanggal30Apnl 2010 297 MMH, Ji/id 40 No. 3 Juli 2011 Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan undang-undang. dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Penyusunan Naskah Akademik di Indonesia Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan sebenamya masih bersifat fakultatif atau tidak suatu Perundang-undangan.

Recently converted files (publicly available):