• Document: ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH SEBAGAI PENILAIAN KINERJA (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang)
  • Size: 270.9 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 12:59:22
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

JABPI VOL. 22, NO 2, JULI 2014 ISSN: 1411.6871 ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH SEBAGAI PENILAIAN KINERJA (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang) Fitri Umi Hanik, Tutik Dwi Karyanti Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang Email: tutikdwikaryanti@yahoo.co.id Abstract: This study is aimed for determaining the financial performance at DPPKAD Kabupaten Semarang by using analysis of the financial independence ratio, effectivity and efficiency ratio, activity ratio, growth ratio and debt service coverage ratio. This research using secondary data in 2009 until 2013 with interview and documentation technique. Methods of writing used in this study are description method and exposition method. The result showed that the financial independence ratio is very low with an average 14,82% but it increasingly each years. The effectivity ratio tends to be effective with an average 100,14% while the efficiency ratio has already efficient with an average 0,76%. Based on the activity ratio, DPPKAD Kabupaten Semarang put more funds on routine (Operation) spending 80,94% than development (Capital) spending 14,96%. For the growth ratio showed positive trend except there is a negative at post development (Capital) spending. Debt service coverage ratio has been more of a standard capacity 2,5%. Thus, the financial performance at DPPKAD Kabupaten Semarang by using analysis of regional financial ratio is sufficiently good. Keywords : financial performance, ratio analysis, DPPKAD Kabupaten Semarang Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Semarang dengan melakukan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan dan debt service coverage ratio. Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 2009-2013 yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Metode penulisan yang digunakan adalah deskripsi dan eksposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian masih sangat rendah dengan rerata 14,82% tetapi terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Rasio efektivitas cenderung efektif dengan rerata 100,14% sedangkan rasio efisiensi sudah efisien dengan rerata 0,76%. Pada rasio aktivitas DPPKAD Kabupaten Semarang masih diprioritaskan untuk belanja rutin (Operasi) 80,94% daripada untuk belanja pembangunan (Modal) 14,96%. Rasio pertumbuhan menujukkan trend positif kecuali pada pos belanja modal ada yang negatif. Debt service coverage ratio sudah lebih dari standar kemampuan 2,5%. Dengan demikian, kinerja keuangan pada DPPKAD Kabupaten Semarang berdasarkan analisis rasio keuangan daerah cukup baik. Kata kunci : Kinerja Keuangan, Analisis Rasio, DPPKAD Kabupaten Semarang 143 JABPI VOL. 22, NO 2, JULI 2014 ISSN: 1411.6871 PENDAHULUAN Kabupaten Semarang belum dilakukan adanya standar atau acuan kapan suatu Pemberian hak otonomi daerah daerah dikatakan mandiri, efektif dan kepada pemerintah daerah sebagai efisien. Maka, diperlukan suatu pemegang kekuasaan yang diberikan pengukuran kinerja keuangan sebagai kewenangan secara luas untuk tolak ukur dalam penetapan kebijakan menyelenggarakan semua urusan keuangan pada tahun anggaran pemerintahan. Kewenangan tersebut selanjutnya. Dalam manajemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran kinerja berfungsi sebagai penatausahaan, pelaporan, alat penilai apakah strategi yang sudah pertanggungjawaban dan pengawasan. ditetapkan telah berhasil dicapai. Dari Hal tersebut sesuai dengan Undang- hasil pengukuran kinerja dilakukan undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang feedback sehingga tercipta sistem Pemerintahan Daerah yang telah pengukuran kinerja yang mampu diubah dengan Undang-undang Nomor memperbaiki kinerja organisasi secara 12 Tahun 2008 tentang Perubahan berkelanjutan (continuous Kedua atas Undang-undang Nomor 32 improvement). Mohammad Mahsun Tahun 2004. Sebagai konsekuensi dari (2013:109) menyatakan bahwa kewenangan otonomi secara luas, “berdasarkan feedback (umpan balik) daerah di arahkan untuk mempercepat hasil pengukuran kinerja bisa terwujudnya kesejahteraan masyarakat memperbaiki kinerja pada periode melalui peningkatan pelayanan, berikutnya baik dalam perencanaan pemberdayaan dan

Recently converted files (publicly available):