• Document: NASKAH KARYA PERORANGAN ( NKP )
  • Size: 343.5 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 16:30:10
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

NASKAH KARYA PERORANGAN ( NKP ) DENGAN SEMANGAT REFORMASI BIROKRASI POLRI KITA WUJUDKAN INSPEKTUR POLISI SEBAGAI PELINDUNG, PENGAYOM, PELAYAN MASYARAKAT YANG BERMORAL, PROFESIONAL, MODERN DAN UNGGUL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT Oleh : HARMANSYAH AIPTU NRP. 66010452 JABATAN KASIE PROPAM POLRES SIMEULUE Sinabang,......September 2014 KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia Nya saya dapat menyelesaikan Naskah karya Perorangan (NKP) yang berjudul : “DENGAN SEMANGAT REFORMASI BIROKRASI POLRI KITA WUJUDKAN INSPEKTUR POLISI SEBAGAI PELINDUNG, PENGAYOM, PELAYAN MASYARAKAT YANG BERMORAL, PROFESIONAL, MODERN DAN UNGGUL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT”,. Naskah Karya Perorangan (NKP) ini dibuat untuk dijadikan persyaratan mengikuti Seleksi Dik Alih Golongan dari Brigadir Polisi ke Inspektur Polisi, oleh karena itu saran dan kritik serta masukan dari semua pihak saya harapkan untuk penyempurnaan karya ini dan harapan saya semoga Karya ini berguna bagi seluruh Pembaca. Sinabang, September 2014 Penyusun HARMANSYAH AIPTU NRP. 66010452 DENGAN SEMANGAT REFORMASI BIROKRASI POLRI KITA WUJUDKAN INSPEKTUR POLISI SEBAGAI PELINDUNG, PENGAYOM, PELAYAN MASYARAKAT YANG BERMORAL, PROFESIONAL, MODERN DAN UNGGUL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT BAB I. PENDAHULUAN 1. UMUM Seiring tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, maka Polri sebagai bagian dari fungsi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mewujudkan Kamdagri harus bersikap responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi birokrasi di tubuh institusi Polri. Yaitu dengan cara merubah pola atau alam pikiran (mind set) dan pola budaya (culture set) atau merubah paradigma polri yang sebelumnya bersifat militer, antagonis, merasa kebal hukum, harus ingin selalu dilayani. Dengan dipisahkannya Polri dari TNI pada tahun 2000 maka Polri telah merubah paradigma lama tersebut menjadi paradigma baru, yaitu polri bersifat humanis, protagonis, patuh hukum dan mengutamakan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Salah satu poin penting dalam Program Reformasi Polri adalah proses rekrutment anggota Polri yang bersih dari KKN agar menghasilkan sumber daya manusia Polri yang mampu bertindak sebagai Pelindung, Pengayom, Pelayan Masyarakat yang Bermoral, Profesional, Modern dan unggul dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka membentuk sumber daya manusia Polri tersebut Kepolisian mengadakan rekrutment dari Brigadir ke Inspektur Polisi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat agar dapat sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat yang bermoral, profesional, modern dan unggul dalam melaksanakan tugas pokok sehingga salah satu program yang tertuang dalam Reformasi Birokrasi Polri dapat terwujud. Oleh karena itu sangat penting bagi setiap calon Inspektur Polisi mengetahui dan memahami terhadap Reformasi Birokrasi Polri sehingga kedepan para Inspektur Polisi tersebut dapat mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas pokok di lapangan. 2./ 2. DASAR… -2- 2. DASAR a. Undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Undang – undang nomor 34 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok TNI. c. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993. d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VI / 2000 , tentang Pemisahan TNI & Polri. e. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VII / 2000 , tentang Peran TNI dan Polri. f. Amanat Kapolri pada tanggal 1 Juli 1999 Polri pada peluncuran buku biru tentang “Reformasi menuju Polri yang Profesional “ g. Perkap No.7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. h. Perkap 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Recently converted files (publicly available):