• Document: BAB I PENDAHULUAN. Ahmadiyah. Perkembangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) 1
  • Size: 485.65 KB
  • Uploaded: 2018-10-17 01:40:29
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Stigma pengkafiran (takfiri) selalu menempel dalam sejarah dan dinamika Ahmadiyah. Perkembangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)1 --dengan jaringan dari tingkat lokal, nasional hingga internasional-- telah menyita perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai dari tingkat Pusat, Daerah, sampai Desa. Pada tahun 2005, MUI telah mengeluarkan fatwa2 yang sangat tegas --sebuah pengulangan terhadap fatwa tahun 1980--, bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad. Fatwa MUI ini memperoleh dukungan dari sejumlah aktivis Muslim yang berafiliasi pada organisasi Islam arus utama (mainstream Islam), seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Bahkan fatwa tersebut mendapat dukungan sangat kuat dari kelompok-kelompok Islam garis keras, baik di tingkat lokal maupun nasional yang menuntut pembubaran Ahmadiyah.3 Sebaliknya, hak 1 Fokus kajian ini adalah Ahmadiyah aliran Qadian dengan organisasi bernama Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), bukan Ahmadiyah aliran Lahore dengan organisasi bernama Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) sebagaimana dijelaskan di sub bab belakang. 2 Kajian tentang fatwa MUI ditulis oleh Mohammad Atho Mudzhar, 1993, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: INIS; Nadirsyah Hosen, 2004, “Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998)” dalam Journal of Islamic Studies, Vol. 15, No. 2, 2004, Oxford Centre for Islamic Studies; Moch Nur Ichwan, 2005, “Ulama‟, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Soeharto,” dalam Islamic Law and Society, Vol. 12 No. 1, 2005, Brill Leiden and Boston, hlm. 45; dan MB. Hooker, 2003, Islam Mazhab Indonesia, Bandung: Mizan. 3 Berdasarkan pengamatan penulis dalam rentang waktu antara 2005 (tahun dikeluarkannya fatwa MUI tentang kesesatan Ahmadiyah) sampai 2015. 1 berkeyakinan bagi warga Ahmadiyah sangat jelas dijamin oleh konstitusi.4 Seiring dengan itu, aksi praktis memunculkan gelombang kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di sejumlah daerah. Minggu berdarah5 di Cikeusik --yang menewaskan tiga pengikut Ahmadiyah-- adalah ledakan bom waktu dari safari intimidasi yang sebelumnya sudah banyak terjadi di banyak tempat, seperti terjadi di kantong (enclave) Ahmadiyah di desa Maduqa,6 Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang nyaris tidak pernah sepi dari intimidasi sejak tahun 2002. Mereka mengalami apa yang disebut oleh Barkan dan Snowden sebagai kekerasan kolektif (collective violence).7 Fenomena ini juga beriringan dengan tumbuhnya fundamentalisme Islam trans-nasional pasca Orde Baru. Sebagai enclave Ahmadiyah, mayoritas warga Maduqa telah lama menjadi pengikut Ahmadiyah.8 Dalam sejarahnya, kepala desa Maduqa dijabat oleh aktivis Ahmadiyah, dan keberhasilan pembangunannya telah diakui oleh Pemerintah setempat, yang ditandai dengan perolehan sejumlah penghargaan. Meskipun demikian, mereka tidak terlepas dari fatwa sesat serta beragam tekanan, baik dari ormas keagamaan, maupun aparat pemerintah.9 4 Lihat Pasal 28 dan 29 UUD 1945; dan kovenan internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM): www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf; Ekosob.pdf (akses 22-09-2013). 5 Tragedi sadis ini terjadi pada 06-02-2011 di Kampung Pendeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten. Lihat regional.kompas.com; hukum.kompasiana.com; republika.co.id; mediaindonesia.com (akses 08-02-2011). 6 Maduqa merupakan nama samaran untuk desa tempat penelitian ini dilakukan. 7 Kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama yang melibatkan banyak pelaku, bukan hanya dilakukan oleh satu atau dua orang. Lihat Steven E. Barkan dan L. Snowden, 2001, Collective Violence, Boston: Allyn and Bacon. 8 Djohan Effendi, 1990, Ahmadiyah Qodyan, dalam Jurnal Ulumul Qur‟an Vol. 1, No. 4, Thn. 1990, hlm. 98; dan Wawancara dengan NHL, Pimpinan Jemaat (04-03-2011). 9 Arif Mustafa, dkk., 2005, Ahmadiyah Keyakinan yang Digugat, Jakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo, hlm. 112. 2 Menyusul fatwa MUI tersebut, pada 9 Juni 2008 terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri (Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung), mengenai Ahmadiyah. SKB ini melarang Ahmadiyah mendakwahkan sebagian ajarannya yang dinilai “menodai Islam.“ SKB ini merupakan penguatan sekaligus perluasan dari sejumlah SKB yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang di wilayahnya terdapat peningkatan aktifitas dari Ahmadiyah, seperti terjadi di Maduqa, Jawa Barat. Ahmadiyah pada dasarnya menolak SKB tersebut karena sangat membatasi ruang aktualitas mereka, yang sejatinya telah dijamin oleh konstitusi. Si

Recently converted files (publicly available):