• Document: TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI & KOMISARIS BUMN PERSERO
  • Size: 451.82 KB
  • Uploaded: 2018-10-12 11:58:40
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI & KOMISARIS BUMN PERSERO Oleh: Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H • Penulis adalah mantan Ketua Badan Supervisi BI (2005-2008), Komisaris Utama PT. Danareksa (Persero), Guru Besar Hukum Bisnis, Pendiri Law Offices of Remy & Partners. • Tidak ada bagian yang boleh disirkulasikan, dikutip, atau direproduksi untuk diedarkan tanpa sepengetahuan dan ijin penulis DASAR HUKUM ♦ Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ♦ Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. ♦ Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ♦ Peraturan perundang-undangan lainnya. 2 DASAR HUKUM (lanjutan) ♦ UUPT telah meninggalkan konsep-konsep yang dianut oleh KUHD tentang Perseroan Terbatas (NV). ♦ UUPT telah mengadopsi konsep-konsep modern yang pada saat ini dianut secara global sebagaimana dianut oleh company law atau corporation law yang berlaku di Inggris, Amerika Serikat, negara-negara Commonwealth, dan negara-negara Uni Eropa. 3 BENTUK HUKUM BUMN PERSERO ♦ Pasal 1 Angka 2 UU BUMN Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. ♦ Sesuai Pasal 11 UU BUMN, terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. ♦ Sesuai penjelasan Pasal 11 UU BUMN, Persero pada dasarnya merupakan perseroan terbatas, semua ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, termasuk pula segala peraturan pelaksanaannya, berlaku juga bagi Persero. 4 BENTUK HUKUM BUMN PERSERO (Lanjutan) ♦ Pasal 3 UU BUMN menentukan bahwa terhadap BUMN berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. ♦ Sesuai penjelasan Pasal 3 UU BUMN, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU BUMN tersebut di atas) adalah ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 termasuk perubahannya jika ada dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur bidang usaha BUMN dan swasta yang dikeluarkan oleh departemen/lembaga nondepartemen. ♦ Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 5 UUPT versus UU BUMN ♦ Oleh karena terhadap BUMN berlaku dua UU, yaitu UUPT dan UU BUMN, maka timbul pertanyaan: Apabila mengenai substansi yang sama diatur berbeda antara UUPT dan UU BUMN, UU mana yang berlaku? ♦ Berdasarkan adagium “lex specialis derogat legi generali”, maka yang berlaku adalah UU BUMN. ♦ Arti adagium tersebut adalah: “Peraturan perundang-undangan yang khusus menyimpangkan peraturan perundang-undangan yang umum”. ♦ Bagi BUMN, UU BUMN adalah UU yang khusus bila dibandingkan dengan UUPT. 6 ORGAN PERSEROAN ♦ Menurut Pasal 1 Angka 2 UUPT Organ Perseroan adalah: 1. Rapat Umum Pemegang Saham, 2. Direksi, dan 3. Dewan Komisaris. ♦ Pasal 1 Angka 2 UUPT tersebut mendapat penegasan dalam Pasal 13 UU BUMN yang menentukan Organ Persero adalah 1. RUPS, 2. Direksi, dan 3. Komisaris. ♦ UU BUMN menggunakan istilah Komisaris, bukan Dewan Komisaris; karena terhadap BUMN Persero berlaku UUPT, seharusnya dalam UU BUMN digunakan istilah Dewan Komisaris; Dalam keseharian disebut Dewan Komisaris. 7 ORGAN PERSEROAN: RUPS ♦ Pasal 1 Angka 4 UUPT Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. ♦ Pasal 98 ayat (4) UUPT: Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang ini (yaitu UUPT) dan/atau anggaran dasar perseroan. 8 ORGAN PERSEROAN: RUPS (lanjutan) ♦ Dengan demikian, RUPS bukan pemegang kedaulatan tertinggi dalam Perseroan; Keputusan RUPS tidak dapat mengurangi, atau menambah, atau mengambil alih kewenangan Direksi dan Komisaris yang

Recently converted files (publicly available):