• Document: Suami.
  • Size: 147.87 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 14:58:15
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.334, 2010 KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA. Kartu Tanda Anggota. Kartu Istri/Suami. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KARTU TANDA ANGGOTA DAN KARTU PENUNJUKAN ISTRI/SUAMI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dilaksanakan penerbitan dan penggunaan kartu tanda anggota, serta kartu penunjukan istri/suami di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai kartu identitas; b. bahwa kartu tanda anggota merupakan kartu yang wajib dimiliki dan berguna bagi setiap pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, demikian juga dengan kartu penunjukan istri/suami wajib dimiliki bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.334 2 Penerbitan dan Penggunaan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Penunjukan Istri/Suami di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KARTU TANDA ANGGOTA DAN KARTU PENUNJUKAN ISTRI/SUAMI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian. 3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri. 4. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah kartu identitas yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai negeri pada Polri yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. 5. Kartu Penunjukan Istri/Suami yang selanjutnya disingkat KPI/S adalah kartu yang wajib dimiliki oleh setiap istri/suami anggota Polri yang www.djpp.depkumham.go.id 3 2010, No.334 ditandatangani oleh pejabat berwenang yang mencantumkan identitas istri/suami dan anak. 6. Kartu Istri/Suami yang selanjutnya disingkat Karis/Karsu adalah kartu yang wajib dimiliki oleh istri/suami PNS Polri yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pasal 2 (1) Maksud dari peraturan ini sebagai pedoman bagi petugas pengemban fungsi personel dalam memberikan pelayanan dan penerbitan KTA, KPI/S di lingkungan Polri. (2) Tujuan dari peraturan ini agar terwujudnya tertib administrasi dalam penerbitan dan penggunaan KTA bagi Pegawai Negeri pada Polri dan KPI/S anggota Polri serta untuk melengkapi dokumen administrasi personel guna menunjang kelancaran proses pembinaan pegawai negeri pada Polri. Pasal 3 Prinsip-prinsip dalam peraturan ini meliputi: a. legalitas, yaitu dalam setiap penerbitan dan penggunaan KTA dan KPI/S dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. transparan, yaitu dalam setiap proses penerbitan KTA dan KPI/S dilaksanakan secara terbuka, cepat, efektif d

Recently converted files (publicly available):