• Document: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 64 TAHUN 2010 ORGANISASI DAN TAT A KERJA KANTORSYAHBANDAR
  • Size: 1.25 MB
  • Uploaded: 2018-10-12 13:06:14
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 64 TAHUN 2010 ORGANISASI DAN TAT A KERJA KANTORSYAHBANDAR bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan Syahbanuar sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar; 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Rep~Jb:il< Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108); ,_ 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depertemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2008; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18.1M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/2237/M.PAN- RB/10/2010 tanggal 7 Oktober 2010; PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SYAHBANDAR. (1) Kantor Syahbandar adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut di pelabuhan yang melaksanakan fungsi keselamatan dan ketertiban pelayaran serta pengawasan dan penegakan hukum di bidang pelayaran. (2) Syahbandar memiliki kewenangan tertinggi dalam melaksanakan koordinasi kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan dan kegiatan institusi pemerintah lainnya di pelabuhan. Kantor Syahbandar mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan keselamatan dan keamanan pelayaran. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Syahbandar menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan kapal sesuai dengan kewenangannya; b. pengawasan bongkar muat barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengisian bahan bakar; c. pengawasan laik layar dan kepelautan, alih muat di perairan pelabuhan, keselamatan pengerukan, reklamasi dan pembangunan fasilitas pelabuhan sesuai dengan kewenangannya serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; d. koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan

Recently converted files (publicly available):