• Document: Studi Komparatif terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia. Ahmad Bahiej
  • Size: 264.72 KB
  • Uploaded: 2019-05-24 01:33:07
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Studi Komparatif terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia Ahmad Bahiej Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta email: ahmad.bahiej@uin-suka.ac.id ahmad_bahiej@yahoo.com Abstract: This paper compares the substance of Aceh Qanun of Jinayat and Enakmen Jenayah Syaria Selangor Number 9/1995. Aceh Qanun substance and Enakmen Jenayah Syaria Selangor Malaysia have some similarities among criminalize spreader cult, not perform Friday prayers, not respect Ramadan, not Islamic dressing in public places, alcohol or gambling, seclusion, liwath/same-sex relationships, qazaf, prostitution, pimping, adultery/extramarital intercourse. The both rule are applied only to Muslims and applicable in certain region (province/state). Compared with Aceh Qanun, Enakmen Jenayah Syaria Selangor regulates more crimes. Nevertheless, Aceh Qanun threatening criminal sanctions heavier than Enakmen Jenayah Syaria Selangor and opportunities for non-Muslims voluntarily subjecting himself to the by laws. The principle of lex posteriore derogat legi inferiore is not apply to Aceh Qanun. Meanwhile, Enakmen Jenayah Syaria Selangor to enforce the Sharia principle of lex posteriore derogat legi inferiore. Abstrak: Tulisan ini mengkaji dan membandingkan substansi Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah yang terkait dengan hukum pidana Islam dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995. Substansi Qanun Aceh dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia mempunyai beberapa persamaan di antaranya mengatur tindak pidana penyebar aliran sesat, tidak melaksanakan sholat Jum’at, tidak menghormati Ramadhan, tidak berbusana Islami di tempat umum, khamar, judi, berkhalwat, liwath/hubungan sesama jenis, qazaf, pelacuran, mucikari, zina/persetubuhan luar nikah. Kedua aturan itu hanya diberlakukan kepada orang muslim dan berlaku di wilayah terbatas (propinsi/negara bagian). Dibandingkan dengan Qanun Aceh, Enakmen Jenayah Syariah Selangor mengatur lebih banyak tindak pidana. Namun demikian, Qanun Aceh mengancam sanksi pidana yang lebih berat daripada Enakmen Jenayah Selangor dan membuka peluang bagi orang non-Islam secara sukarela menundukkan dirinya kepada qanun. Asas lex posteriore derogat legi inferiore tidak berlaku bagi Qanun Aceh. Jika ketentuan dalam Qanun Hukum Jinayat diatur juga dalam KUHP/hukum pidana nasional, maka berlaku ketentuan jarimah dalam Qanun Hukum Jinayat. Sementara itu, Enakmen Jenayah Syariah Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 48, No. 2, Desember 2014 334 Ahmad Bahiej: Studi Komparatif terhadap Qanun Aceh di Malaysia tetap memberlakukan asas lex posteriore derogat legi inferiore. Kata kunci: hukum pidana Islam, Qanun Syariah Aceh, Enakmen Jenayah Selangor. Pendahuluan Sebagai salah satu hukum publik, hukum pidana Indonesia diberlakukan dengan sistem unifikasi. Unifikasi hukum pidana Indonesia telah dikenal sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu setelah ditetapkannya Wetboek van Strafrecht voor Netherlands-Indie (WvSNI/Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hindia-Belanda) sebagai unifikasi hukum pidana pertama di wilayah Hindia-Belanda.1 Unifikasi ini terus berlanjut pasca kemerdekaan dengan Wetboek van Strafrecht dan dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).2 Pemberlakuan syariat Islam di Aceh sejak 2003 merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam konteks teori unifikasi hukum, pemberlakuan syariat Islam di Aceh memunculkan perdebatan di antara kalangan hukum. Bagi pendukungnya, pemberlakuan syariat Islam khusus di Aceh merupakan aplikasi pluralisme hukum. Dalam konteks politik hukum di Indonesia, pluralisme hukum perlu diterapkan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.3 Syariat Islam di Aceh tersebut dibentuk dalam sebuah Qanun.4 1Diundangkan dengan Staatblad No. 732 Tahun 1915 dan mulai berlaku 1 Januari 1918. Lihat Kanter dan Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), hlm. 45; Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 16. 2 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 3 Beberapa contoh perdebatan pro dan kontra muncul dalam beberapa tulisan berikut: Al Yasa' Abubakar, Bunga Rampai Pelaksanaan Syaria

Recently converted files (publicly available):