• Document: PENGARUH PENERAPAN E-SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MELAPORKAN SPT
  • Size: 341.07 KB
  • Uploaded: 2019-03-24 01:52:55
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi – SNITek 2017 ISSN 2580-5495 Jakarta, 18 Mei 2017 PENGARUH PENERAPAN E-SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MELAPORKAN SPT Nur Anissa1, Harlina Widyanti2 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia Email: nissadmaja@gmail.com ABSTRAK Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pajak terhadap wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) dalam pelaporan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penerapan elektronic SPT (e-SPT) terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dan sampel yang diambil menggunakan simple random sampling dari wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga yang telah terdaftar menggunakan e-SPT dengan jumlah kuesioner sebanyak 98 responden. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT adalah sebesar 51,4%, sisanya 48,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Kata kunci : Pajak, e-SPT, kepatuhan wajib pajak Pendahuluan Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendanaan pemerintah. Pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan. Penerimaan pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Penerimaan pajak sangat berperan penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Agar potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal, maka Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menghimpun penerimaan pajak, melakukan reformasi di bidang perpajakan. Penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan (modernisasi sistem administrasi perpajakan) dilakukan dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima terhadap wajib pajak. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan good governance dan equal treatment. Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan account representative dan compliant center untuk menampung keberatan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis e-system salah satunya ialah SPT Digital. Dalam hal pelaporan surat pemberitahuan (SPT), secara umum yang selama ini dilakukan adalah dengan menyampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dikirim melalui pos tercatat. Namun sesuai pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UUKUP) menyatakan bahwa SPT dapat disampaikan dengan cara lain. Terkait dengan peraturan Direktorat Jenderal Jenderal Pajak (DJP) No. KEP-47/PJ/2008 dan KEP-06/PJ/2009, telah ditetapkan cara lain tersebut, yakni secara elektronik, yang kini dikenal dengan elektronik surat pemberitahuan (E-SPT). Penerapan aplikasi e-SPT memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah aplikasi e-SPT dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional hal tersebut sulit dilakukan. Selain itu, 169 Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi – SNITek 2017 ISSN 2580-5495 Jakarta, 18 Mei 2017 penerapan e-SPT dapat dijadikan sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat (good governace) terhadap administrasi perpajakan di Indonesia (Lingga, 2012). Agar tujuan-tujuan penerapan e-SPT ini dapat tercapai, maka pihak fiskus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai manfaat-manfaat e-SPT dan bagaimana cara penggunaan aplikasi e-SPT. Walaupun telah dilakukan sosialisasi mengenai e-SPT dan manfaatnya, masih banyak wajib pajak yang tidak menggunakan e-SPT. Hal ini disebabkan masih banyak kendala-kendala dalam penerapan e-SPT baik ketersediaan sarana dan prasarana di KPP maupun pemahaman wajib pajak tentang aplikasi e-SPT. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat, serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka penerapan e-SPT i

Recently converted files (publicly available):