• Document: RPJMN BIDANG PERTAHANAN. Oleh Herry Darwanto
  • Size: 387.26 KB
  • Uploaded: 2019-03-24 02:35:19
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

RPJMN 2015-2019 BIDANG PERTAHANAN Oleh Herry Darwanto Pada tanggal 8 Januari yang lalu, Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Penyusunan RPJMN merupakan kewajiban Presiden menurut UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain RPJMN. Dalam UU ini disebutkan bahwa paling lambat 3 bulan sejak dilantik, Presiden sudah harus menetapkan RPJMN (Pasal 19). RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal. RPJMN 2015-2019 dengan demikian merupakan penjabaran dari Nawacita, yaitu visi dan misi Presiden Jokowi yang ditawarkan kepada rakyat saat kampanye pada Pemilihan Presiden yang lalu. Disamping menjabarkan Nawacita, RPJMN juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan UU Nomor 17 tahun 2007. Dengan mengacu pada RPJPN, diharapkan pembangunan nasional dapat berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan, untuk mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang dicita- citakan. Proses Penyusunan Proses penyusunan RPJMN didahului dengan penyusunan kajian evaluasi dan proyeksi setiap bidang pembangunan oleh Bappenas setahun sebelum RPJMN ditetapkan. Dari kajian ini kemudian Bappenas menyusun draft rancangan awal RPJMN, yang merupakan pengintegrasian hasil-hasil kajian yang telah dilakukan. Proses ini dikenal dengan sebutan proses teknokratik. Selanjutnya setelah Presiden terpilih dilantik, rancangan awal RPJMN disusun dengan mengakomodasikan visi, misi dan program-program pokok Presiden terpilih. Dibandingkan dengan visi, misi dan program-program pokok calon Presiden yang ditawarkan kepada rakyat saat Pilpres, rancangan awal RPJMN ini lebih realistis karena sudah mempertimbangkan kondisi keuangan negara, berbagai komitmen negara untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan internasional, program-program tahun jamak yang perlu diteruskan, dsb. Proses ini disebut sebagai proses politik, karena tujuan utamanya adalah mengakomodasikan pemenuhan harapan rakyat yang dicerminkan oleh visi, misi dan program kerja Presiden terpilih. Selanjutnya, rancangan awal RPJMN dibahas secara makro dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah yang diadakan sekali dalam lima tahun. Musrenbang ini selain diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara, termasuk para Kepala Daerah, juga mengikutsertakan wakil-wakil masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat dapat diakomodasikan dalam RPJMN. Proses ini disebut dengan proses partisipatif. Setelah mendapat masukan dari berbagai komponen bangsa, maka rancangan RPJMN ditetapkan sebagai RPJMN oleh Presiden setelah dibahas terakhir kali dalam suatu Sidang Kabinet. Perlu diketahui bahwa draf rancangan RPJMN disusun juga berdasarkan rancangan Rencana Stategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) dari seluruh Kementerian dan Lembaga. Setelah RPJMN ditetapkan, maka Kementerian dan Lembaga menyesuaikan kemudian menyusun rancangan Renstra yang sudah dibuat sebelumnya menjadi Renstra-KL. Proses ini disebut dengan proses bottom-up dan top-down, karena selain menampung usulan dari bawah (yaitu Kementerian dan Lembaga), RPJMN juga menetapkan kebijakan dari Presiden untuk dilaksanakan oleh Menteri- Menterinya dan juga oleh para Kepala Daerah. RPJMN kemudian digunakan oleh Pemerintah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan pemerintah. RKP menjadi dasar untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang diajukan kepada DPR untuk mendapat persetujuan sesuai dengan 1 kewenangan DPR sebagai pemegang hak budget, agar keuangan negara dipergunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk memenuhi hajat hidup rakyat. Secara keseluruhan, proses perencanaan pembangunan demikian dimaksudkan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dokumen RPJMN 2015-2019 Dokumen RPJMN 2015-2019 terdiri dari 3 buku: Buku I Agenda Pembangunan Nasional, Buku II Agenda Pembangunan Bidang, dan Buku III Agenda Pembangunan Wilayah. Buku I mengemukakan pertimbangan-pertimbangan dasar yang diperhatikan dalam penyusunan RPJMN, yaitu meliputi: kondisi umum, lingkungan strategis, kerangka ekonomi makro, kebijakan pembangunan nasional, agenda pembangunan nasional, dan kaidah pelaksanaan. Dalam Bab 2 tentang Kondisi Umum d

Recently converted files (publicly available):