• Document: ANALISA KEBIJAKAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA (SEKDES) MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KABUPATEN DEMAK
  • Size: 132.97 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 21:06:22
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume , No. , Tahun 2013, Hal: Online di http://fisip.undip.ac.id ANALISA KEBIJAKAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA (SEKDES) MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KABUPATEN DEMAK Fina Sinarita, Dr. Kushandajani, MA, Supratiwi, S.Sos, M.Si D2B 009 036 (Sinarita.fina@yahoo.com) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Website: http://www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id Abstraksi Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2007 – 2012 di Kabupaten Demak. Dalam menganalisa menggunakan 4 indikator George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS di Kabupaten Demak telah berhasil, meskipun dalam penerapannya terdapat kendala dari pihak Sekdes yang menolak kebijakan ini karena bengkok mereka produktif sehingga pendapatan akan menurun drastis setelah diangkat menjadi PNS dan masa pensiun jika sebelum PNS 65 tahun setelah PNS menjadi 56 tahun sehingga rugi 9 tahun. Serta kesenjangan dan rasa diskriminasi bagi Kades dan Perangkat Desa lain yang berada di daerah minus karena bengkok mereka tidak produktif sehingga mereka iri dan juga ingin diangkat PNS agar lebih sejahtera. Pemda mencari solusi agar Sekdes di Kabupaten Demak mau untuk diangkat menjadi PNS dengan Perda No 3 Tahun 2010 yaitu tentang tambahan penghasilan 50% dari bengkok bekas garapannya yang diuangkan dan diberikan tiap bulan, hal tersebut agar Sekdes tidak rugi terlalu besar. Kata kunci : Kebijakan Publik, Sekdes dan PNS. Abstract The purpose of this study was to determine the appointment of Secretary of Rural Policy Implementation (Sekdes) become civil servants (PNS) in the year 2007 to 2012 in Demak. In analyzes using 4 indicators George C. Edward III is communication, resources, disposition and bureaucratic structures. The results showed that the implementation of policy in the appointment of a civil servant Sekdes Demak has been successful, although in practice there are constraints on the Sekdes who reject this policy because they are earning so crooked revenues will decrease drastically after appointed as civil servants and civil service retirement if prior to 65 years after PNS to 56 years so that the losses of 9 years. As well as gaps and sense of discrimination for the village of Kadesh and other devices that are in the minus because they are not earning so crooked they are jealous and want to be appointed civil servants to be more prosperous. Find solutions for local government in Demak Sekdes want to be a civil servant appointed by Regulation No. 3 of 2010 is about 50% additional income from former crooked garapannya cashed and given every month, so it does not lose too big Sekdes. Keywords: Public Policy, Secretary of the village and civil servants. PENDAHULUAN Pemerintahan Desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi dan Pemerintahan Desa tidak lagi sekedar cermin sejarah pemerintahan masa lalu dengan segala keaslian tradisional. Salah satu unsur paling penting adalah pembaharuan pemerintahan tradisional desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan seirama dengan perkembangan masyarakat sekelilingnya. Untuk melaksanakan amanat dari Pasal 202 UU Pemda, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuan diterbitkannya PP Nomor 45 Tahun 2007 agar permasalahan mengenai tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat akan dapat berjalan secara efektif (Penjelasan Umum atas PP Nomor 45 Tahun 2007). Kebijakan untuk pengangkatan Sekdes menjadi PNS merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya mendesak, karena dengan demikian akan menjadikan profesionalitas dalam bekerja dan menertibkan administrasi dari Pemerintahan Desa. Selain itu, desa merupakan instansi pemerintah paling bawah dan sangat perlu untuk diperketat dari aspek validitas data masyarakat. Justru dengan sekretaris desa menjadi PNS, pemerintah di tingkat desa nantinya akan lebih baik dari pada sebelumnya. Dengan adanya Sekdes menjadi PNS maka paling tidak sebagai sosial kontrol terhadap pemerintah dimana ia nantinya bertugas. Ketertarikan untuk melakukan penelitian di Kabupaten Demak merupakan daerah agraris, bengkok atau tanah sawah di kabupaten tersebut cukup bagus dibandingkan dengan kabupaten lain, dan jika disewakan pertahun laku tinggi. Sebelu

Recently converted files (publicly available):