• Document: BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. siklus hidup dan mengurangi dampak kegagalan dari suatu kondisi yang buruk.
  • Size: 48.2 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 13:35:45
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Manajemen pemeliharaan suatu property diperlukan untuk memperpanjang siklus hidup dan mengurangi dampak kegagalan dari suatu kondisi yang buruk. Salah satu property public yang sangat vital bagi perkembangan sebuah daerah/negara yaitu jalan. Sebagai prasarana transportasi yang utama, jalan memegang peranan penting bagi kelancaran distribusi barang maupun jasa bagi perekonomian sebuah daerah. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pemeliharaan jalan menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagai penyedia layanan publik karena merupakan barang publik. Kewajiban pemeliharaan jalan oleh Pemerintah ditegaskan dalam UU No.22 Tahun 2009 bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan dasar pembentukan forum lalu lintas jalan dan transportasi untuk mengawasi pengadaan peningkatan layanan, dengan keanggotaan yang mencakup perwakilan dari masyarakat sipil, lembaga pemerintah yang berkepentingan, dan pengguna jalan. Penyelenggara pemeliharaan jalan dapat dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi kecelakaan terkait kondisi jalan yang buruk. Hal ini diharapkan pemeliharaan jalan yang lebih baik, namun penerapan tersebut selama ini masih sulit. 1 2 Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) merupakan unit pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan di Indonesia. DJBM merupakan organisasi pemerintah yang tidak bersifat kompetitif mencari laba. Keberadaan organisasi ini mampu memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat sehingga teknik manajemen tersebut diarahkan pada menciptakan dan mengembangkan kegiatan yang efektif, efisien, dan saling mendukung. Dengan kata lain, manajemen di organisasi nirlaba tidak fokus pada mempertahankan, mengembangkan keberadaan organisasi tetapi diarahkan pada pendayagunaan agar memberi banyak manfaat kepada masyarakat luas tanpa menimbulkan benturan-benturan kepentingan antara pihak-pihak pengguna jasa (customer), dan penyedia (provider) (Kaplan dan Norton, 1996: 10). Hakikat penyelenggaraan jalan merupakan kebijakan ataupun tindakan langsung yang menyentuh masyarakat dengan tujuan untuk menyediakan akses bagi berbagai kegiatan masyarakat termasuk dunia usaha secara efisien (Dinarsanti, 2010). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka seluruh unit yang terlibat di dalam organisasi harus memiliki kinerja yang berkualitas (Kaplan dan Norton, 1996: 7). Selain itu, tantangan akan penyelenggaraan jalan yang efektif, efisien dan tepat sasaran semakin besar. Kegiatan penyelenggaraan jalan merupakan suatu kesatuan proses dari pemograman, penganggaran, perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan. Seluruh proses penyelenggaraan tersebut harus diawali dengan pemrograman dan penganggaran yang optimal, sehingga proses dapat berjalan efektif. Kinerja DJBM selama ini diukur berdasarkan kinerja keuangan dan 3 akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Kinerja keuangan terukur dari besar penyerapan dana yang tersedia. Apabila penyerapan dana yang digunakan tinggi, maka kinerja keuangan dianggap baik, dan begitu pula dalam kondisi terbalik. Adapun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang memuat tentang penilaian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategi organisasi. LAKIP digunakan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja dengan memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut mencakup: 1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target; dan 2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing- masing indikator sasaran yang telah diterapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM), pengukuran kinerja hanya berdasarkan pada aspek input, output dan outcome yang berpedoman pada LAKIP. Pada kenyataannya, LAKIP sebagai panduan untuk mengukur kinerja suatu instansi, LAKIP dengan tiga indikator tersebut masih sangat lemah, karena ketiga indikator tersebut hanya melihat dari sisi anggaran dan realisasi anggaran (keuangan) pada setiap program kegiatan (Yulisman, 2006). Fenomena tersebut menimbulkan banyak keluhan dan pendapat dari masyarakat selaku sosial kontrol terhadap kine

Recently converted files (publicly available):