• Document: BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. A. Gambaran Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
  • Size: 162.92 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 16:00:20
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 1. Sejarah PTUN Yogyakarta Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 02 Tanggal 29 Januari 1997 dan diresmikan penggunaan gedungnya pada tanggal 29 Desember 1997 oleh Menteri Kehakiman RI H. Oetojo Oesman, SH. Sebelum dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Apabila ada sengketa Tata Usaha Negara di Wilayah Pemerintah Daerah Istimewa Istimewa Yogyakarta maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1993 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/012/SK.III/1993 tanggal 5 Maret 1993. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 02 Tanggal 29 Januari 1997 Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memiliki wilayah hukum yang meliputi Wilayah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu: 1. Pemerintah Kota Madya Yogyakarta 2. Pemerintah Kabupaten Bantul 3. Pemerintah Kabupaten Sleman 4. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 5. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 58 59 Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta merupakan peradilan tingkat Pertama dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Peradilan Tingkat Bandingnya. Sejak berdiri pada tahun 1997 sampai dengan sekarang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah dipimpin oleh Ketua sebagai berikut: Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah mengalamai dua kali renovasi gedung, yang pertama karena terkena "Gempa Jogja" tahun 2006, Kemudian yang kedua memang karena aturan dari Mahkamah Agung untuk memenuhi 4 pilar, Pelaksanaan Renovasi gedung 4 pilar PTUN Yogyakarta dilaksanakan dalam 3 (tiga) Tahap. 2. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta merupakan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. 60 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta terakhir diganti dengan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. 4. Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi, dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. 5. Keppres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kesekretariatan MARI. 6. Keppres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan MARI. 61 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 Tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariatan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta: 1. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta (PTUN Yogyakarta), dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll). 2. Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan

Recently converted files (publicly available):